Selama empat tahun Compact Indonesia, berikut ini pencapaian Proyek Modernisasi Pengadaan:

  • 29 ULP percontohan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Pemerintah (K/L/Pemda/I) terpilih berhasil mentransformasi kelembagaan menjadi permanen dan bersifat struktural organisasi pemerintah sehingga independensi ULP, tertib administrasi, profesionalisme serta jenjang karir personil pengadaan dapat lebih dipastikan
  • Telah ada 219 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPJB) dalam struktur 44 ULP percontohan. Dengan jabatan fungsional ini para pengelola pengadaan lebih memiliki kemampuan dan kompetensi berjenjang sesuai kualifikasi, serta profesionalismenya lebih terjamin dan terukur. Pelaksanaan tugas pun akan lebih fokus karena mereka tidak merangkap jabatan atau melakukan kegiatan lain di luar pengadaan.
  • 168 staf ULP dan 61 staf non-ULP telah menyelesaikan pelatihan Keahlian Pengadaaan Barang/Jasa tingkat dasar. 129 orang di antaranya telah lulus pelatihan tingkat menengah, sedangkan 89 orang sudah lulus tingkat mahir.
  • 142 staf ULP telah menyelesaikan pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Organisasi tingkat dasar, dan 89 di antaranya telah lulus pelatihan tingkat menengah.
  • Telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang 9 kontrak katalog nasional, antara lain kategori teknologi informasi komunikasi dan bahan kimia; serta 7 kontrak katalog lokal, termasuk peralatan kerja dan seragam kerja (Provinsi DKI) dan e-ticketing (Kota Semarang).
  • Rp 2,3 miliar dapat dihemat berbagai lembaga pemerintah pusat dan lokal melalui pengadaan peralatan teknologi informasi komunikasi dalam kontrak katalog. Sedangkan untuk pengadaan seragam kerja melalui kontrak katalog, Pemprov DKI Jakarta berhasil menghemat Rp 10,3 miliar (30%) dari anggaran
  • Dalam hal pengembangan sistem manajemen informasi pengadaan (Procurement Management Information System/PMIS), integrasi modul sistem pre-katalog dengan e-katalog telah terlaksana dan terimplementasi. Data warehouse dan business intelligence, yang menjadi dasar pembentukan dashboard pemantauan indikator kinerja ULP percontohan secara aktual, telah diimplementasikan dan berfungsi di LKPP.
  • 4 (empat) Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara penanggung jawab proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan LKPP untuk asistensi penyusunan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU telah ditandatangani. Keempat proyek KPBU yang mendapatkan asistensi tersebut adalah infrastruktur air minum Kota Bekasi, infrastruktur penerangan jalan Kota Bandung, infrastruktur sistem pengelolaan limbah Provinsi Jawa Barat, dan pengembangan Bandara Hang Nadim Batam.
  • Kajian Riset Pasar serta Kajian Kebijakan dan Regulasi untuk Pengadaan Publik Berkelanjutan telah diselesaikan.