/assets/uploads/media/Proyek%20Modernisasi%20Pengadaan.jpg
MODERNISASI PENGADAAN

Proyek Modernisasi Pengadaan dirancang untuk mempercepat reformasi dan transformasi operasional sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Indonesia mengalokasikan dana sekitar Rp 672 triliun pada 2013 untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Angka ini setara dengan 40 persen dari total anggaran negara yang besarnya Rp 1.680 triliun. Namun, sekitar 40% dari anggaran pengadaan itu diperkirakan bocor tiap tahunnya. Maka, diperlukan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pada sistem pengadaan negara sehingga kualitas infrastruktur, ketepatan waktu pembelanjaan pemerintah, dan kinerja Pemerintah Indonesia akan membaik.

Proyek bernilai US$ 73,2 juta ini bertujuan menghemat biaya, mencapai efisiensi dalam pengadaan, serta memastikan kualitas pengadaan sesuai dengan kepentingan publik dan waktu yang telah direncanakan. Penghematan ini bermuara pada perbaikan layanan pembelian barang dan jasa yang meningkatkan kesejahteraan rakyat serta perekonomian Indonesia.

Dengan adanya modernisasi sistem pengadaan pemerintah dan profesionalisasi peran staf pengadaan, untuk pertama kalinya, staf pengadaan pemerintah Indonesia menjadi bagian dari layanan masyarakat, memiliki jenjang karir, dan pelatihan profesi. Mereka juga memiliki panduan dan prosedur formal bidang pengadaan, serta sistem yang menuntun pekerjaan mereka.