Kegiatan Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif (PLUP) bertujuan memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh Fasilitas Kemakmuran Hijau didesain berdasarkan tata ruang dan data penggunaan lahan yang akurat dan tepat serta tunduk dan memperkuat undang-undang nasional, peraturan dan rencana yang ada. PLUP juga membantu memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga tingkat kabupaten dalam pengelolaan lahan dan sumber daya mereka.

PLUP menitikberatkan pada pengaturan batasan administratif, sistem inventaris penggunaan lahan baru yang terintegrasi, dan peningkatan rencana tata ruang di tingkat kabupaten dan provinsi.

PENETAPAN BATASAN DESA (VBS)

Penetapan batasan desa merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan tata ruang partisipatif di tingkat desa. Batasan yang jelas menjadi dasar bagi perencanaan penggunaan lahan desa, pemetaan batasan kepemilikan lahan, penggunaan tepat sasaran atas desa komunal serta integrasi data tata ruang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Model Konseptual Proyek Kemakmuran Hijau

Melalui Proyek Kemakmuran Hijau, MCA-Indonesia membuat MoU dengan sejumlah kabupaten dan provinsi, untuk memfasilitasi kegiatan dalam menentukan batasan administratif. Di dalam MoU telah dirancang panduan penetapan partisipatis atas batasan administratif desa menggunakan proses dan peraturan buatan Pemerintah Indonesia, yang dipadukan dengan praktik terbaik internasional, survei modern dan teknologi pemetaan.

Melalui kegiatan VBS ini, Proyek Kemakmuran Hijau akan bekerja menuju penentuan partisipatif, penggambaran geografis, dan demarkasi fisik dari batasan desa di kabupaten sasaran.

 

PENILAIAN KESIAPAN KABUPATEN (DRA)

Penilaian Kesiapan Kabupaten (DRA) adalah penilaian dua tahap dari calon kabupaten dalam hal kapasitas, komitmen, peluang investasi yang mendukung kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang konsisten dengan tujuan Proyek Kemakmuran Hijau. Pemilihan kabupaten berdasarkan rencana tata ruang yang telah disetujui oleh pemerintah. Kabupaten yang terpilih diharuskan untuk membuat informasi penggunaan lahan dan proses perizinan yang transparan serta dapat diakses oleh MCA-Indonesia, badan pelayanan dan perencanaan pemerintah terkait serta publik. Penjelaskan lebih detail mengenai proses DRA dapat diunduh di sini.

Melalui Proyek Kemakmuran Hijau, MCA-Indonesia telah menyelesaikan DRA dan menandatangani MoU demi melancarkan jalan implementasi proyek di 13 kabupaten di Indonesia.

 

FORUM LINTAS MULTIPELAKU (MSF)

Forum Lintas Multipelaku (MSF) digunakan oleh Proyek Kemakmuran Hijau pada kabupaten sasaran dalam mempertemukan pemangku kepentingan masyarakat di berbagai tingkatan dalam menilai hambatan serta solusi potensial terhadap pertumbuhan ekonomi terkait energi, penggunaan lahan, dan pengelolaan sumber daya alam. Forum ini terdiri dari perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, organisasi berbasis masyarakat, kelompok kurang beruntung, dan mitra pembangunan lainnya.

MSF yang dibentuk selama proses Penilaian Kesiapan Kabupaten Proyek Kemakmuran Hijau ini bertujuan menjadi forum dialog yang memungkinkan diskusi terbuka dan informatif serta mendorong pertukaran ide yang dinamis, transparan dan beragam. Partisipasi dari setiap kelompok diharapkan bermanfaat dalam mengidentifikasi jenis-jenis investasi yang dapat meningkatkan hasil bagi semua segmen masyarakat.

 

PENILAIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (SEA)

Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (SEA) bertujuan identifikasi penggerak utama lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang harus diketahui perencana pengembangan di tingkat kabupaten serta rekognisi investasi Proyek Kemakmuran Hijau. MCA-Indonesia menerapkan SEA pada masing-masing mitra kabupatennya untuk mendampingi penghitungan Tingkat Pengembalian Ekonomi atas investasi Proyek Kemakmuran Hijau serta pemberitahuan definisi dan pemilihin proyek awal.

SEA mengikuti panduan dan praktik terbaik di tahapan internasional, seperti yang diadopsi oleh Bank Dunia serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PLUP lain secara cermat untuk hasil maksimal. 

Penerapan SEA diwajibkan di setiap kabupaten Proyek Kemakmuran Hijau untuk mematuhi UU No. 32/2009 Indonesia dan memberikan informasi penting serta analisa penggerak utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi untuk investasi proyek ini di masa yang akan datang. Fokus utama SEA akan terletak pada kegiatan ekonomi saat ini dan masa mendatang serta interaksi mereka dengan unsur fisik dan lingkungan budaya.

 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS)

Teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) menjadi peran pendukung dalam berbagai tugas berbeda terkait kegiatan PLUP. Kegiatan ini termasuk pemetaan wilayah dan batasan yurisdiksi serta menciptakan lapisan dasar informasi geospasial atas penggunaan lahan dan tutupan lahan, jaringan jalanan, hidrologi, jenis tanah, dan zona ekologi untuk menciptakan peta dasar dan peta turunan.

MCA-Indonesia dan tim Proyek Kemakmuran Hijau menyimpan, mengelola, dan menggunakan informasi geospasial untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan, pelaporan, dan presentasi manfaat Kegiatan PLUP secara efektif.

Beberapa kegiatan terkait GIS yang dilakukan dalam mendukung PLUP adalah:

  • Penetapan batasan desa partisipatif dan pemetaan.
  • Pembuatan inventaris penggunaan lahan di tingkat kecamatan dan penggabungan informasi lahan dan sumber daya alam lainnya.

Peningkatan kapasitas untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya pada pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan rencana tata ruang kabupaten.