SIARAN PERS

Meningkatkan Kapasitas Perempuan Pengusaha dalam Pengadaan Pemerintah di Era Digital

MENINGKATKAN KAPASITAS PEREMPUAN PENGUSAHA DALAM PENGADAAN PEMERINTAH DI ERA DIGITAL

Ditayangkan : 28 Maret 2018

(Jakarta, 27 Maret 2018) Peningkatan kapasitas perempuan pengusaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kunci untuk memberdayakan mereka agar dapat mengakses potensi dalam pengadaan publik. Terlebih, peluang semakin terbuka karena di era digital ini, makin banyak pengadaan dilakukan secara elektronik (e-procurement).

Untuk itu, Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) bekerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) telah melakukan serangkaian pelatihan penguatan kapasitas untuk pengusaha perempuan dalam mengakses pengadaaan publik. Pelatihan ini adalah tindak lanjut Survei Penyedia Berbasis Gender yang telah dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan MCA-Indonesia sebagai bagian dari Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia.

Survei tersebut menemukan sejumlah hambatan berbasis gender dihadapi perusahaan milik perempuan saat berpartisipasi dalam pengadaan publik. Dalam hal layanan keuangan, 62% dari perusahaan milik laki-laki yang pernah ikut tender pemerintah  pernah mengajukan pinjaman dari bank, namun hanya sekitar 50% perusahaan milik perempuan yang melakukannya. Perusahaan milik perempuan pun menilai diri dua kali lebih tidak mampu memenuhi persyaratan pinjaman dari bank dibanding perusahaan milik laki-laki. Riset ini juga mengidentifikasi terbatasnya pengetahuan tentang peraturan pengadaan, terutama mengenai kebijakan yang memungkinkan perusahaan kecil menjadi penyedia dalam pengadaan bernilai di bawah Rp 2,5 miliar.

“Kesenjangan ini jika tidak diatasi akan menyebabkan rendahnya partisipasi pengusaha perempuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan minat pengusaha perempuan untuk berpartisipasi sebetulnya sangat tinggi,” ujar Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia, Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz.

Dalam pelatihan tersebut, para peserta dibimbing agar memiliki berbagai kompetensi, seperti mengenal regulasi terkait pengadaan pemerintah, cara membangkitkan motivasi dan rasa percaya diri, prinsip dasar manajemen sumber daya, literasi keuangan, dan cara menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Mereka juga dilatih agar memahami strategi mengakses pasar dan peluang tender, kategori pengadaan dan rencana pengadaan pemerintah, hingga pengetahuan tentang praktik suap dan korupsi dalam pengadaan.

Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan ini ialah partisipatif dan  interaktif. Ada pula simulasi di mana peserta diminta membuka website LPSE dan ditunjukkan langkah-langkah mengakses pengadaan secara online. Peserta yang telah mengikuti pelatihan ini telah mempraktekkan hasil pelatihan dan terbukti berhasil ikut dan terseleksi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelatihan ini telah membuka wawasan pengusaha perempuan untuk mencoba area bisnis pengadaan yang belum pernah ia geluti sebelumnya, yaitu konstruksi.

Melihat besarnya manfaat yang didapat pascapelatihan, serta untuk memperluas jangkauan penggunaan modul pelatihan sekaligus meningkatkan pengetahuan dan memberi kesempatan pengusaha perempuan, IWAPI telah menandatangani Nota Kesepakatan untuk melanjutkan kegiatan ini pasca berakhirnya Program Compact Indonesia. Pada hari ini, modul yang digunakan dalam pelatihan tersebut diluncurkan dan disosialisasikan.

“Kerja sama ini menjadi titik awal bagi IWAPI untuk memberdayakan anggotanya yang tersebar di 32 provinsi dan 255 kabupaten untuk makin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengakses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dengan sistem pengadaan pemerintah yang semakin transparan dan modern,” ujar Ketua IWAPI, Dyah Anita Prihapsari. “Kami berharap modul ini bisa diimplementasikan penggunaannya bagi seluruh pengusaha perempuan di Indonesia sehingga pengusaha perempuan dan laki-laki dapat bersaing secara adil dalam mendapatkan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.”

Unduh siaran pers ini di sini.