KABAR KAMI

Merintis Jalan Menuju ULP Pusat Unggulan Pengadaan

MERINTIS JALAN MENUJU ULP PUSAT UNGGULAN PENGADAAN

Ditayangkan : 18 Juli 2017

Surabaya – Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan saat ini hanya 26.5% kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah pusat yang telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) permanen dan struktural. Padahal, ULP yang permanen dan struktural merupakan syarat fundamental untuk mewujudkan Pusat Unggulan Pengadaan. Ini disampaikan oleh Kepala LKPP Agus Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi ULP di Surabaya, 13 Juli 2017.

Mengusung tema “ULP Permanen Struktural sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Rapat Koordinasi ULP ini dihadiri oleh 271 peserta dari 83 ULP kementerian dan lembaga.

Kepala LKPP Agus Prabowo menekankan, “Pembentukan ULP tidak selalu merupakan pemborosan anggaran, tapi justru dapat menjadi upaya untuk efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas.” Ia menambahkan, pengadaan akan semakin memiliki andil besar dalam memperkuat roda ekonomi pembangunan.

Dalam Rapat Koordinasi ini, LKPP bekerjasama dengan Proyek Modernisasi Pengadaan Millenium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia) mengadakan sesi Mentoring dan Coaching Clinic untuk mendorong ULP percontohan yang sudah menuju tahap ‘unggulan’  berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada ULP lainnya.

“Upaya meningkatkan kinerja Pusat Unggulan Pengadaan di Indonesia harus terus dijaga keberlanjutannya. Ajang ini merupakan langkah strategis untuk mensosialisasikan model kelembagaan ULP ke lingkaran yang lebih luas, serta mempersiapkan SDM ULP unggulan sebagai mentor untuk ULP lain,” ujar Direktur Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia Firman Dharmawan. “Harapan kami, ajang ini akan melahirkan semakin banyak ahli pengadaan dan merintis ULP-ULP unggul di Indonesia.”

Para mentor dari ULP unggulan melayani tanya jawab dalam sesi helpdesk dan coaching clinic bagi ULP yang ingin mendalami dan menjadi pusat unggulan. Mentor yang terlibat merupakan perwakilan dari beberapa ULP percontohan yang tergabung dalam Jejaring Pusat Unggulan Layanan Pengadaan. Antara lain, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta, dan Direktorat Logistik Institut Teknologi Bandung (ITB).

Rapat Koordinasi ULP berikutnya akan diselenggarakan oleh LKPP di Jakarta, Yogyakarta, dan Mataram, dengan melibatkan total 1.300 peserta dari 634 ULP di seluruh Indonesia. MCA-Indonesia memfasilitasi kehadiran peserta ULP non-percontohan dan keseluruhan penyelenggaraan sesi Mentoring dan Coaching Clinic. (Intan Febriani, Alwis Rustam/MCA-Indonesia)