KABAR KAMI

Kementerian Keuangan Mendukung Sinergi untuk Reformasi Pengadaan

KEMENTERIAN KEUANGAN MENDUKUNG SINERGI UNTUK REFORMASI PENGADAAN

Ditayangkan : 6 Februari 2017

Jakarta –  Pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Kemenkeu 26 Januari 2017, Kementerian Keuangan mengajak berbagai pihak untuk membangun komitmen bersama dalam perwujudan pengadaan yang efisien. Sinergi antar lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan pengadaan barang dan jasa yang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, persaingan usaha sehat dan percepatan belanja negara, terutama untuk kebutuhan yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, belanja negara harus dilakukan secara profesional, terutama untuk kebutuhan infrastruktur ke daerah. “Sebagian anggaran untuk rakyat, seperti transfer ke daerah, harus dieksekusi dengan baik, terutama yang berkaitan langsung dengan infrastruktur maupun kesejahteraan rakyat. Kalau sampai kegiatan pengadaan tertunda, imbasnya adalah kita menunda kemakmuran masyarakat,” ujarnya.

Didukung oleh Perpres 54/2010 – Perpres 4/2015 yang merupakan basis Undang-undang terkait Keuangan Negara, serta peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP dan RUU tentang “Pengadaan Publik”, Pemerintah Indonesia berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Reformasi pengadaan bertujuan untuk mengatur proses pengadaan barang/jasa didukung oleh Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri, pengembangan Standar Kompetensi Bidang Pengadaan, profesionalisme SDM pengadaan melalui Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan peningkatan kompetensi melalui Diklat dan Sertifikasi.

Millennium Challenge Account – Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), tiga tahun terakhir ini mendukung tujuan pemerintah dalam penguatan teknis kapasitas serta kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dukungan ini dilakukan guna menunjang efektivitas pelaksanaan pengadaan dengan mengukur capaian kondisi kelembagaan ULP, dan memajukan kapasitasnya menjadi Centre of Excellence. MCA-Indonesia juga bekerja untuk mendorong kebijaksanaan perlindungan hukum, dan mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, dan transparan.

“Kami bangga menjadi bagian dari pendewasaan sistem pengadaan Pemerintah Republik Indonesia. MCA-Indonesia bersama dengan LKPP telah bekerja selama tiga tahun terakhir untuk mengoptimalkan fungsi ULP dan dampak hasilnya kepada masyarakat luas. Kami juga melaksanakan pendampingan untuk meningkatkan kepercayaan diri pelaku pengadaan, mencegah multitafsir, diskriminasi proses pengadaan dan sistem yang betul-betul aplikatif,” ucap Firman Dharmawan, Direktur Proyek Modernisasi Pengadaan, MCA-Indonesia, di sela-sela acara.

Lebih jauh Firman juga menampilkan data yang menunjukkan bahwa modernisasi pengadaan berkontribusi pada efisiensi keuangan negara. Sebagai contoh, dengan menerapkan kontrak katalog, ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Semarang berhasil melakukan penghematan sebesar 46% atau Rp. 1,2 milyar dari Rp. 3,8 milyar yang dianggarkan untuk kategori e-ticketing. Pemprov. DKI Jakarta pun berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 30% atau Rp. 10,9 milyar dari Rp. 17,8 milyar yang dianggarakan untuk pengadaan Seragam Kerja.

Salah satu pembicara kunci lainnya adalah Jaksa Agung Muda (JAM) bidang Intelijen Dr. M. Adi Toegarisman, SH., MH. Yang menyampaikan paparan tentang Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P). Pada intinya Jaksa Agung Muda mencoba meyakinkan para insan pengadaan untuk tidak lagi merasa takut atau was-was saat melakukan tugasnya, terutama jika proses pengadaan yang mereka tangani juga dikawal oleh tim TP4P, baik itu di tingkat nasional maupun daerah. (MCA-Indonesia/Muhammad Karim Wirasaputra)