KABAR KAMI

Peluncuran Perdana Indikator Penganggaran Hijau

PELUNCURAN PERDANA INDIKATOR PENGANGGARAN HIJAU

Ditayangkan : 2 Oktober 2017

Mataram – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% pada 2020. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunannya.

Untuk itu, pemerintah daerah didorong mengintegrasikan pemikiran ramah lingkungan (green thinking) ke dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan. Langkah strategis ini akan mempengaruhi peraturan-peraturan di daerah, termasuk penganggaran biaya dan manfaat terkait lingkungan hidup. Maka, konsep penganggaran hijau atau green budgeting pun perlu diterapkan dalam perencanaan pemerintah, agar instrumen pendapatan dan program pembelanjaan daerah memiliki perspektif ramah lingkungan.

Untuk mendukung implementasi penganggaran hijau, MCA-Indonesia melalui Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) sebagai salah satu pelaksana Hibah Pengetahuan Hijau membuat kajian implementasi penganggaran hijau serta melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah.

Pada tanggal 12 September 2017 lalu, LPEM FEB UI telah melakukan Peluncuran Perdana Indikator Penganggaran Hijau. Kegiatan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta akademisi dari Universitas Mataram.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, terdapat tiga indikator penganggaran hijau. Pertama, efisiensi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah biaya yang dibutuhkan oleh suatu daerah dalam menurunkan satu unit ton karbon dioksida CO2 lebih tinggi atau lebih rendah dari biaya rata-rata dari gabungan seluruh daerah. Apabila angka indikator efisiensi kurang dari 1, maka daerah yang bersangkutan memiliki unit cost penurunan CO2 yang lebih murah dibandingkan rata-rata biaya di daerah lain. Daerah yang meraih indikator di bawah 1 dinyatakan lebih efisien.

Kedua, efektivitas. Pengukuran efektivitas ini bertujuan mengevaluasi apakah penurunan emisi yang dicapai oleh tiap pemerintah daerah telah sesuai dengan level aktivitas ekonomi daerah tersebut. Formulasi ini memaksa daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi untuk lebih berkontribusi dalam menurunkan emisi di daerahnya. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dan populasi penduduk daerah tersebut. Data PDRB dapat digunakan pula untuk melihat dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Jika angka indikator efektivitas menunjukkan lebih besar dari 1, maka daerah tersebut dapat menurunkan emisi lebih banyak untuk tiap aktivitas ekonomi dibandingkan dengan daerah lain.

Ketiga, signifikansi. Indikator ini bertujuan mengevaluasi apakah persentase alokasi anggaran untuk kegiatan mitigasi dapat dinilai “cukup” jika dibandingkan dengan rata-rata dari alokasi anggaran di seluruh daerah. Apabila angka indikator signifikansi lebih besar dari 1, maka daerah yang bersangkutan mengalokasikan anggaran mitigasi di atas rata-rata daerah lain.

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, penganggaran hijau pada APBD di NTB pada tahun 2013 menunjukkan angka 0,49  untuk efisiensi. Artinya, pada tahun tersebut NTB mencapai posisi efisien terkait penganggaran yang dilakukan untuk menurunkan emisi karbon. Sementara untuk indikator efektivitas pada tahun 2013 dan 2014 yang dihitung berdasarkan PDRB menunjukkan angka berturut-turut 1,48 dan 1,47, Dengan kata lain, NTB telah mampu menurunkan emisi lebih banyak untuk tiap aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup besar dalam penganggaran hijau. Pada tahun 2012, indikator signifikansi NTB adalah 0,45. Angka ini meningkat hingga 2,06 pada tahun 2013. Artinya, NTB telah memperbaiki penganggaran untuk mitigasi dan dinilai cukup untuk menurunkan emisi karbon.

Penelitian oleh Tim LPEM FEB UI juga menemukan pemahaman pemerintah daerah tentang penganggaran hijau masih cukup rendah, sehingga perlu dilakukan tindakan proaktif untuk sosialisasi tentang penggunaan istilah penganggaran hijau. Beberapa dinas seperti pertanian, peternakan dan ESDM telah mengacu pada RAD GRK dalam menganggarkan kegiatan. Namun pemahaman ini perlu diperluas ke instansi lainnya. Diharapkan, peluncuran indikator penganggaran hijau ini akan menjadi acuan pada anggaran tahun berikutnya dan juga dapat menjadi evaluasi untuk penganggaran tahun-tahun sebelumnya. (Intan Febriani/MCA-Indonesia)

Disadur dari http://www.pengetahuanhijau.com/en/berita/indikator-penganggaran-hijau