KABAR KAMI

Satu Dekade LKPP Mereformasi Pengadaan Publik

SATU DEKADE LKPP MEREFORMASI PENGADAAN PUBLIK

Ditayangkan : 6 Desember 2017

Jakarta – Tepat pada tanggal 6 Desember 2017, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berusia 10 tahun. LKPP didirikan karena Pemerintah Indonesia mengidentifikasi perlunya sistem pengadaan dengan regulasi dan prosedur jelas, kelembagaan lebih baik, sumber daya manusia mumpuni, proses bisnis transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum berasas keadilan.

“Sepuluh tahun lalu, LKPP dibentuk sebagai bagian dari reformasi keuangan negara. Dalam pengelolaan keuangan negara, salah satu komponen penting adalah pengadaan, karena belanja negara dilakukan melalui proses tersebut. Misi LKPP adalah mereformasi sistem pengadaan Indonesia,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Robin Asad Suryo, dalam diskusi media pada Selasa, 5 Desember 2017.

Robin memaparkan, satu dekade lalu, pengadaan publik di Indonesia jauh tertinggal dibanding negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia. Saat itu, pengadaan masih dikelola secara manual dan tradisional, oleh panitia yang bekerja secara ad hoc di samping pekerjaan utamanya. Sistem sedemikian tentu tidak layak untuk menangani pengadaan, yang porsinya dalam APBN dapat mencapai 30%, atau kini setara dengan sekitar 10% Pendapatan Domestik Bruto.

Selama sepuluh tahun, LKPP membenahi sistem tersebut. Pengadaan bergeser ke arah elektronik, sehingga lebih akuntabel dan mengurangi risiko korupsi. Staf pengadaan diberi peningkatan kapasitas agar lebih mumpuni menjalankan tugasnya. Makin banyak pula lembaga pengelola pengadaan bersifat permanen, sehingga bisa fokus mengembangkan fungsi strategisnya. Semua ini dilakukan LKPP bersama sejumlah mitra, termasuk MCA-Indonesia.

“Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia, yang dirancang berdasar usulan Pemerintah Indonesia, menjadi katalisator untuk LKPP,” ucap Direktur Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia, Firman Dharmawan, dalam diskusi yang digelar dalam rangka ulang tahun LKPP tersebut.

Ia menuturkan, dengan rentang waktu proyek yang terbatas pada 5 tahun masa kerja MCA-Indonesia, pelaksanaan difokuskan pada 44 Unit Layanan Pengadaan (ULP) percontohan. Setelah 4,5 tahun berlalu, sejumlah pencapaian telah diraih.

Kini, telah ada 41 ULP yang difasilitasi hingga berstatus permanen. Jumlah pejabat fungsional di ULP percontohan sudah mencapai 241 orang. 569 orang staf ULP telah lulus pelatihan penguatan kepemimpinan dan manajerial tingkat dasar, dan 512 orang di antaranya telah lulus pelatihan tingkat menengah. 663 staf ULP menyelesaikan pelatihan peningkatan keterampilan pengadaan barang dan jasa di tingkat dasar. Dari para lulusan pelatihan tingkat dasar tersebut, 544 orang di antaranya telah lulus tingkat menengah, dan 323 orang lulus pelatihan tingkat lanjut. Kedua pelatihan tersebut juga diikuti oleh non-staf ULP, termasuk auditor, sejumlah 212 orang pada pelatihan kepemimpinan dan 456 orang dalam pelatihan keterampilan pengadaan.

Proyek ini juga mempersiapkan percontohan kontrak katalog, sistem pengadaan yang menghemat waktu, energi, dan biaya bagi pengadaan barang/jasa yang rutin dan tersedia bebas di pasar seperti seragam dan peralatan kerja. Melalui kontrak katalog, setidaknya telah ada penghematan sebesar 29% dari Harga Penentuan Sendiri (HPS) atau setara dengan Rp 22,6 miliar.?

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengapresiasi langkah-langkah LKPP dan para mitranya. Namun, dia mengatakan masih ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan lagi. Misalnya, dalam hal elektronisasi dan transparansi.

“E-procurement sistem yang bagus, tapi sekarang sekadar memasukkan penawaran secara elektronik. Sebaiknya proses evaluasi dan pemilihan pemenang juga dilakukan secara elektronik, karena sekarang masih manual dan di situ celahnya bisa dimanfaatkan. Unsur subyektivitas perlu dikurangi,” ujarnya.

Febri juga menyarankan agar LKPP menerapkan kebijakan open contracting, yakni membuka semua dokumen terkait begitu suatu proses pengadaan selesai. Sehingga, publik bisa ikut mengevaluasi keseluruhan proses pengadaan.

Diskusi media ini juga ditayangkan melalui radio MNC Trijaya pada 6 Desember 2017. Rekaman diskusi tersebut akan segera diunggah pula di kanal Youtube MCA-Indonesia. (Bunga Manggiasih/MCA-Indonesia)